Transisi menuju pelayaran berkelanjutan menuntut penerapan green shipping practices sebagai respons atas meningkatnya emisi dan degradasi lingkungan laut. Instrumen hukum maritim internasional—termasuk MARPOL, UNCLOS, ISM Code, serta regulasi IMO—telah membentuk kerangka normatif yang mengatur pengendalian pencemaran, efisiensi energi, dan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Meski demikian, efektivitas penerapannya di banyak negara masih terhambat oleh ketidaksinkronan regulasi nasional, kapasitas penegakan hukum yang terbatas, serta rendahnya kesiapan infrastruktur dan industri untuk beradaptasi. Kajian ini menganalisis kesesuaian serta kecukupan instrumen hukum internasional dalam mendukung green shipping, sekaligus mengidentifikasi tantangan implementasi di tingkat nasional. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif melalui analisis dokumen hukum dan literatur, penelitian ini menemukan bahwa kerangka internasional telah cukup komprehensif, tetapi keberhasilan implementasi bergantung pada harmonisasi regulasi domestik, transformasi digital, dan komitmen industri pelayaran terhadap kepatuhan lingkungan. Temuan ini menegaskan perlunya integrasi hukum–teknologi dan peningkatan kapasitas negara untuk memastikan pelayaran berkelanjutan dapat diwujudkan secara konsisten.

The transition toward sustainable shipping requires the adoption of green shipping practices in response to increasing emissions and marine environmental degradation. International maritime law instruments—such as MARPOL, UNCLOS, the ISM Code, and various IMO regulations—establish the normative framework governing pollution control, energy efficiency, and environmentally friendly technologies. However, their effectiveness remains constrained by gaps in national regulatory harmonization, limited enforcement capacity, and the maritime industry's uneven readiness to adapt. Using a normative juridical approach through legal document and literature analysis, this study evaluates the adequacy of international regulations in supporting green shipping and identifies key implementation challenges at the national level. The findings indicate that although the international framework is comprehensive, successful implementation depends on national regulatory alignment, digital transformation, and strong industry commitment. This study underscores the need for integrated law–technology governance and strengthened institutional capacity to realize sustainable maritime operations.