Evaluasi kelayakan fasilitas di PPN Palabuhanratu: Tinjauan terhadap dukungan infrastruktur bagi sistem logistik ikan nasional
Universitas Pendidikan Indonesia
Universitas Pendidikan Indonesia
Universitas Pendidikan Indonesia
Universitas Pendidikan Indonesia
Universitas Pendidikan Indonesia
Universitas Pendidikan Indonesia
Universitas Pendidikan Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.62391/ejmi.v7i2.131Ketersediaan fasilitas pelabuhan perikanan yang memadai menjadi faktor penting dalam mendukung Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN), khususnya dalam menjamin kelancaran aktivitas perikanan tangkap, distribusi hasil tangkapan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, berperan sebagai simpul distribusi penting di wilayah selatan Pulau Jawa. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kelayakan fasilitas pelabuhan dalam rangka mendukung efektivitas SLIN dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi non-partisipatif, dokumentasi lapangan, dan kajian data sekunder, dengan informan yang dipilih secara purposif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas inti seperti dermaga, kolam pelabuhan, kantor syahbandar, TPI, cold storage, dan SPBUN umumnya sudah berfungsi dengan baik. Namun, terdapat beberapa kendala seperti kapasitas infrastruktur yang terbatas, belum optimalnya pemanfaatan layanan digital, dan lemahnya koordinasi antarunit kerja. Oleh karena itu, direkomendasikan adanya peningkatan kapasitas infrastruktur dan penguatan tata kelola pelabuhan agar PPN Palabuhanratu dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap sistem logistik perikanan nasional yang efisien, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan industri perikanan.
Keywords: Distribusi hasil perikanan Efisiensi logistik Fasilitas pelabuhan perikanan PPN Palabuhanratu Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN)
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2021). PROFIL PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU. Direktorat Jendral Perikanan Tangkap. https://kkp.go.id/unit-kerja/djpt/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-palabuhanratu.html
KEPMENKP. (2004). Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10/MEN/2004 tentang Pelabuhan Perikanan. Jakarta. https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/4307
Lutfie, M., & Nathalya, S. (2025). Konsep Peningkatan Kualitas Pelayanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara ( PPN ) Pelabuhan Ratu Melalui Inovasi Teknologi. 7(4), 2575–2587.
Pelabuhan, T., Nusantara, P., Perikanan, P., Palabuhanratu, N., & Palabuhanratu, T. (2022). BAB II GAMBARAN UMUM / PERUSAHAAN / ORGANISASI. 8–12.
Rahmayanti, A. Z. (2019). Peran Pemerintah Dan Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur Perikanan Tangkap Studi Kasus: Bitung. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 26(2), 131–141. https://doi.org/10.14203/jep.26.2.2018.131-141
Standar, R., & Indonesia, N. (2024). Pelabuhan perikanan – Klasifikasi dan persyaratan – Bagian 1: Persyaratan kelas.
Suherman, A., Kurohman, F., & Jayanto, B. B. (2020). Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat. Jurnal Perikanan Dan Kelautan, 10(1), 87–101.