Evaluasi proses kepabeanan ekspor: Studi pengaruh kebijakan INSW terhadap efisiensi dan transparansi
POliteknik Pelayaran Banten
POliteknik Pelayaran Banten
POliteknik Pelayaran Banten
Ppliteknik Pelayaran Banten
POliteknik Pelayaran Banten
Politeknik Pelayaran Banten
POliteknik Pelayaran Banten
DOI:
https://doi.org/10.62391/ejmi.v7i1.125Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak implementasi kebijakan Indonesia National Single Window (INSW) terhadap efisiensi dan transparansi proses kepabeanan ekspor di Indonesia. Menggunakan pendekatan campuran (mixed-method), studi ini mengombinasikan analisis kuantitatif terhadap data waktu clearance dan biaya administrasi, serta pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pelaku usaha dan otoritas terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi INSW mampu menurunkan rata-rata waktu penyelesaian kepabeanan dari 48 jam menjadi 36 jam, serta mengurangi biaya administrasi hingga 28%. Selain itu, peningkatan transparansi tercermin dari skor kepuasan pengguna terhadap akses informasi yang mencapai rata-rata 4,2 dari 5, meskipun masih terdapat kendala dalam kejelasan prosedur. Tantangan utama yang diidentifikasi meliputi kesiapan infrastruktur digital dan rendahnya tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap sistem. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan infrastruktur teknologi, penguatan literasi digital, dan penyederhanaan prosedur sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan penerapan INSW secara berkelanjutan.
This study aims to evaluate the impact of the implementation of the Indonesia National Single Window (INSW) policy on the efficiency and transparency of export customs processes in Indonesia. Utilizing a mixed-method approach, the research combines quantitative analysis of clearance time and administrative costs with qualitative insights gathered through interviews with business actors and relevant authorities. The findings reveal that the implementation of INSW successfully reduced the average customs clearance time from 48 hours to 36 hours and lowered administrative costs by up to 28%. Additionally, the system enhanced information accessibility, reflected in an average user satisfaction score of 4.2 out of 5, although some issues remain regarding procedural clarity. The main challenges identified include limited digital infrastructure readiness and low user understanding of the system. Accordingly, this study recommends strengthening technological infrastructure, improving digital literacy, and simplifying procedures to optimize the long-term implementation of the INSW policy.
Keywords: INSW kepabeanan ekspor efisiensi logistik transparansi literasi digital
Parashakti, R. D., & Astuti, S. (2023). Tren Ekspor Indonesia dalam Lanskap Ekonomi Global 2022. Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS).
Leo, Y. (2023). Efektivitas sistem kepabeanan dan tantangan globalisasi. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, vol. 12, no. 1, pp. 33–47.
Verawati, R., Susanto, D., & Halim, A. (2022). Perbandingan waktu dwelling time indonesia dan negara tetangga: Implikasi terhadap daya saing ekspor. Jurnal Logistik Nasional, vol. 5, no. 2, pp. 89–101.
Supriatin, R., & Aulia, M. (2022). Kesiapan infrastruktur dan literasi digital dalam implementasi INSW. Jurnal Teknologi dan Kebijakan Publik, vol. 8, vol. 3, pp. 55–67.
Perdana, R. (2020). Analisis kualitatif proses kepabeanan di indonesia: Sebuah tinjauan kritis. Jurnal Ilmu Administrasi, vol. 17, no. 2, pp. 113–128.
Alamsyah, R. (2023). Digitalisasi Administrasi Publik dan Efisiensi Birokrasi di Indonesia. Jakarta: LIPI Press.
Williamson, O. E. (1981). The economics of organization: The transaction cost approach. American Journal of Sociology, vol. 87, no. 3, pp. 548–577. https://doi.org/10.1086/227496.
Nurkhamid, M., & Rahayu, S. T. (2020). Efisiensi biaya logistik dengan fasilitas kepabeanan pusat logistik berikat: Impian atau kenyataan?. Jurnal Perspektif Bea dan Cukai, vol. 4, no. 1, pp. 36-50. https://doi.org/10.31092/jpbc.v4i1.763.
Nugroho, A. S. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi digitalisasi layanan cukai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jurnal Perspektif Bea dan Cukai, vol. 7, no. 2, pp. 213–236. https://doi.org/10.31092/jpbc.v7i2.2163.
Hood, C. (2006). Transparency in historical perspective. Public Administration, vol. 80, no. 4, pp. 693–710.
Rinaldi, D. T., Rahmatunnisa, M., & Chan, A. (2022). Evaluasi kebijakan Mitra Utama Kepabeanan dengan metode Context, Input, Process, Product. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, vol. 8, no. 1, pp. 1–17.
